SEJARAH INDONESIA
Nama Indonesia berasal dari berbagai
rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan abad ke-19. Zaman dahulu disebut kepulauan
di antara Indocina dan Australia dengan aneka nama, sementara kronik-kronik bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nan-hai ("Kepulauan Laut Selatan"). Berbagai catatan
kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwipantara ("Kepulauan Tanah Seberang"), nama yang
diturunkan dari kata dalam bahasa Sanskerta dwipa (pulau) dan antara (luar,
seberang). Kisah Ramayana karya pujangga Walmiki menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang
diculik Rahwana, sampai ke Suwarnadwipa ("Pulau
Emas", diperkirakan Pulau Sumatera sekarang) yang terletak di Kepulauan Dwipantara.
Sejarah
Indonesia meliputi
suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan "Manusia Jawa" yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Periode sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi lima era: Era Prakolonial,
munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha serta Islam di Jawa dan Sumatera yang terutama mengandalkan perdagangan; Era Kolonial, masuknya orang-orang Eropa (terutama Belanda) yang menginginkan rempah-rempah mengakibatkan penjajahan oleh Belanda selama sekitar
3,5 abad antara awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20; Era Kemerdekaan Awal, pasca-Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (1945) sampai jatuhnya Soekarno (1966); Era Orde Baru, 32 tahun masa pemerintahan Soeharto (1966–1998); serta Era
Reformasi yang berlangsung sampai sekarang.
A.
ERA PRAKOLONIAL
Era
prakolonoal merupakan era/ zaman dimana terdapat kerajaan kerajaan hindu-budha
dan islam di seluruh nusantara Indonesia.
Para cendekiawan India telah
menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di pulau Jawa dan Sumatra atau Swarna dwipa sekitar 200 SM. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya
dua kerajaan bercorak Hinduisme pada abad ke-5, yaitu: Kerajaan Tarumanagara yang menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. Pada tahun 425 agama Buddha telah
mencapai wilayah tersebut.
Di saat Eropa memasuki
masa Renaisans, Nusantara telah mempunyai warisan peradaban berusia ribuan
tahun dengan dua kerajaan besar yaitu Sriwijaya di Sumatra dan Majapahit di Jawa, ditambah dengan puluhan kerajaan
kecil yang sering kali menjadi vazal tetangganya
yang lebih kuat atau saling terhubung dalam semacam ikatan perdagangan (seperti
di Maluku).
Kerajaan
Hindu-Buddha
Pada abad ke-4 hingga abad ke-7 di
wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Budha yaitu kerajaan Tarumanagara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatra. Penjelajah Tiongkok I Ching mengunjungi ibukotanya Palembang sekitar tahun 670. Pada
puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. Abad ke-14 juga menjadi saksi
bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Patih Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364, Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini
sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh Semenanjung Melayu.
Warisan dari masa Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dan dalam kebudayaan
Jawa.
Kerajaan
Islam
Islam sebagai
sebuah pemerintahan hadir di Indonesia sekitar abad ke-12, namun sebenarnya Islam sudah sudah
masuk ke Indonesia pada abad 7 Masehi. Saat itu
sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui Selat
Malaka yang menghubungkan Dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara dan Bani Umayyah di Asia Barat sejak abad 7. Salah satu
contoh kerjaan Islam adalah kerajaan SRIWIJAYA.
Islam terus
mengokoh menjadi institusi politik yang mengemban Islam. Misalnya, sebuah
kesultanan Islam bernama Kesultanan Peureulak didirikan pada 1 Muharram 225 H
atau 12 November 839 M. Contoh lain adalah Kerajaan Ternate. Islam masuk ke
kerajaan di kepulauan Maluku ini tahun 1440. Rajanya seorang Muslim bernama Bayanullah.
Kesultanan
Islam kemudian
semikin menyebarkan ajaran-ajarannya ke penduduk dan melalui pembauran,
menggantikan Hindu sebagai kepercayaan utama pada akhir abad ke-16 di Jawa dan Sumatera. Hanya Bali yang tetap
mempertahankan mayoritas Hindu. Di kepulauan-kepulauan di timur,
rohaniawan-rohaniawan Kristen dan Islam diketahui
sudah aktif pada abad ke-16 dan 17, dan saat ini ada mayoritas yang besar dari kedua
agama di kepulauan-kepulauan tersebut.
Penyebaran Islam dilakukan melalui
hubungan perdagangan di luar Nusantara; hal ini, karena para penyebar dakwah atau mubaligh merupakan
utusan dari pemerintahan Islam yang datang dari luar Indonesia, maka untuk menghidupi diri dan keluarga mereka, para
mubaligh ini bekerja
melalui cara berdagang, para mubaligh inipun menyebarkan Islam kepada para pedagang dari penduduk asli, hingga para pedagang ini memeluk
Islam dan meyebarkan pula ke penduduk lainnya, karena umumnya pedagang dan ahli
kerajaan lah yang pertama mengadopsi agama baru tersebut. Kerajaan Islam
penting termasuk di antaranya: Kerajaan Samudera Pasai, Kesultanan Banten yang menjalin hubungan diplomatik dengan
negara-negara Eropa, Kerajaan Mataram, Kerajaan Iha, Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore di Maluku.
B.
ERA KOLONIAL
Era colonial adalah era/zaman dimana masuknya
orang – orang kolonoal(penjajah) seperti portugis, belanda dan jepang ke
Indonesia. Karena wilayah Indoensia memiliki kekayaan alam yang sangat luar
biasa para colonial datgang dan ingin mendapatkan kekayaan alam Indoneisa
dengan cuma cuma dengan cara menjaah.
Kolonisasi Portugis dan
Spanyol
Afonso (kadang
juga ditulis Alfonso) de Albuquerque. Karena tokoh inilah, yang membuat kawasan
Nusantara waktu itu dikenal oleh orang Eropa dan
dimulainya Kolonisasi berabad-abad oleh Portugis bersama bangsa Eropa lain, terutama Inggris dan Belanda.
Dari Sungai Tejo yang bermuara ke Samudra Atlantik itulah armada Portugis mengarungi Samudra Atlantik,
yang mungkin memakan waktu sebulan hingga tiga bulan, melewati Tanjung Harapan Afrika, menuju Selat Malaka. Dari sini penjelajahan dilanjutkan ke Kepulauan
Maluku untuk mencari rempah-rempah, komoditas yang setara emas kala itu.
”Pada abad 16 saat petualangan itu
dimulai biasanya para pelaut negeri Katolik itu diberkati oleh pastor dan raja
sebelum berlayar melalui Sungai Tagus,” kata Teresa. Biara St Jeronimus atau
Biara Dos Jeronimos dalam bahasa Portugis itu didirikan oleh Raja Manuel pada
tahun 1502 di tempat saat Vasco da Gama memulai petualangan ke timur.
Museum Maritim atau orang Portugis
menyebut Museu de Marinha itu didirikan oleh Raja Luis pada 22 Juli 1863 untuk
menghormati sejarah maritim Portugis.
Selain patung di taman, lukisan Afonso de Albuquerque
juga menjadi koleksi museum itu. Di bawah lukisan itu tertulis, ”Gubernur India
1509-1515. Peletak dasar Kerajaan Portugis di India yang berbasis di Ormuz,
Goa, dan Malaka. Pionir kebijakan kekuatan laut sebagai kekuatan sentral
kerajaan”. Berbagai barang perdagangan Portugis juga dipamerkan di museum itu,
bahkan gundukan lada atau merica.
Ada sejumlah motivasi mengapa Kerajaan Portugis
memulai petualangan ke timur. Ahli sejarah dan arkeologi Islam Uka
Tjandrasasmita dalam buku Indonesia-Portugal: Five Hundred Years of Historical
Relationship (Cepesa, 2002), mengutip sejumlah ahli sejarah, menyebutkan tidak
hanya ada satu motivasi Kerajaan Portugis datang ke Asia. Ekspansi itu mungkin
dapat diringkas dalam tiga kata bahasa Portugis, yakni feitoria, fortaleza,
dan igreja. Arti harfiahnya adalah emas, kejayaan, dan gereja atau
perdagangan, dominasi militer, dan penyebaran agama Katolik.
Menurut Uka, Albuquerque, Gubernur Portugis Kedua dari
Estado da India, Kerajaan Portugis di Asia, merupakan arsitek utama ekspansi
Portugis ke Asia. Dari Goa, ia memimpin langsung ekspedisi ke Malaka dan tiba
di sana awal Juli 1511 membawa 15 kapal besar dan kecil serta 600 tentara. Ia
dan pasukannya mengalahkan Malaka 10 Agustus 1511. Sejak itu Portugis menguasai
perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Setelah menguasai Malaka, ekspedisi
Portugis yang dipimpin Antonio de Abreu mencapai Maluku, pusat rempah-rempah.
Periode Kejayaan Portugis di Nusantara
Periode 1511-1526, selama 15 tahun,
Nusantara menjadi pelabuhan maritim penting bagi Kerajaan Portugis, yang secara
reguler menjadi rute maritim untuk menuju Pulau Sumatera, Jawa, Banda, dan
Maluku. Pada tahun
1511 Portugis mengalahkan Kerajaan Malaka.
Pada tahun 1512 Portugis menjalin
komunikasi dengan Kerajaan Sunda untuk menandatangani perjanjian
dagang, terutama lada. Perjanjian dagang tersebut kemudian diwujudkan pada
tanggal 21 Agustus 1522 dalam bentuk dokumen kontrak yang dibuat rangkap dua,
satu salinan untuk raja Sunda dan satu lagi untuk raja Portugal. Pada hari yang
sama dibangun sebuah prasasti yang disebut Prasasti Perjanjian Sunda-Portugal di suatu tempat yang saat ini menjadi sudut Jalan
Cengkeh dan Jalan Kali Besar Timur I, Jakarta Barat. Dengan perjanjian ini maka
Portugis dibolehkan membangun gudang atau benteng di Sunda Kelapa.
Pada tahun 1512 juga Afonso de
Albuquerque mengirim Antonio Albreu dan Franscisco Serrao untuk memimpin
armadanya mencari jalan ke tempat asal rempah-rempah di Maluku. Sepanjang
perjalanan, mereka singgah di Madura, Bali, dan Lombok. Dengan menggunakan
nakhoda-nakhoda Jawa, armada itu tiba di Kepulauan Banda, terus menuju Maluku
Utara hingga tiba di Ternate.
Kehadiran Portugis di perairan dan
kepulauan Indonesia itu telah meninggalkan jejak-jejak sejarah yang sampai hari
ini masih dipertahankan oleh komunitas lokal di Nusantara, khususnya flores,
Solor dan Maluku, di Jakarta Kampong Tugu yang terletak di bagian Utara
Jakarta, antara Kali Cakung, pantai Cilincing dan tanah Marunda.
Bangsa Eropa pertama yang menemukan
Maluku adalah Portugis, pada tahun 1512. Pada waktu itu 2 armada Portugis,
masing-masing dibawah pimpinan Anthony d'Abreu dan Fransisco Serau, mendarat di
Kepulauan Banda dan Kepulauan Penyu. Setelah mereka menjalin persahabatan
dengan penduduk dan raja-raja setempat - seperti dengan Kerajaan Ternate di
pulau Ternate, Portugis diberi izin untuk mendirikan benteng di Pikaoli,
begitupula Negeri Hitu lama, dan Mamala di Pulau Ambon.Namun hubungan dagang
rempah-rempah ini tidak berlangsung lama, karena Portugis menerapkan sistem
monopoli sekaligus melakukan penyebaran agama Kristen.
Salah seorang misionaris terkenal
adalah Fransiskus Xaverius. Tiba di Ambon 14 Pebruari 1546,
kemudian melanjutkan perjalanan ke Ternate, tiba pada tahun 1547, dan tanpa
kenal lelah melakukan kunjungan ke pulau-pulau di Kepulauan Maluku untuk
melakukan penyebaran agama. Persahabatan Portugis dan Ternate berakhir pada
tahun 1570. Peperangan dengan Sultan Babullah selama 5 tahun (1570-1575),
membuat Portugis harus angkat kaki dari Ternate dan terusir ke Tidore dan
Ambon.
Perlawanan rakyat Maluku terhadap
Portugis, dimanfaatkan Belanda untuk menjejakkan kakinya di Maluku. Pada tahun
1605, Belanda berhasil memaksa Portugis untuk menyerahkan pertahanannya di
Ambon kepada Steven van der Hagen dan di Tidore kepada Cornelisz Sebastiansz.
Demikian pula benteng Inggris di Kambelo, Pulau Seram, dihancurkan oleh
Belanda. Sejak saat itu Belanda berhasil menguasai sebagian besar wilayah
Maluku.
Kedudukan Belanda di Maluku semakin
kuat dengan berdirinya VOC pada tahun 1602, dan sejak saat itu Belanda menjadi
penguasa tunggal di Maluku. Di bawah kepemimpinan Jan Pieterszoon Coen, Kepala
Operasional VOC, perdagangan cengkih di Maluku sepunuh di bawah kendali VOC
selama hampir 350 tahun. Untuk keperluan ini VOC tidak segan-segan mengusir
pesaingnya; Portugis, Spanyol, dan Inggris. Bahkan puluhan ribu orang Maluku
menjadi korban kebrutalan VOC.
Kemudian mereka membangun benteng di
Ternate tahun 1511, kemudian tahun 1512 membangun Benteng di Amurang Sulawesi
Utara. Portugis kalah perang dengan Spanyol maka daerah Sulawesi Utara
diserahkan dalam kekuasaan Spanyol (1560 hingga 1660). Kerajaan Portugis
kemudian dipersatukan dengan Kerajaan Spanyol. (Baca buku :Sejarah
Kolonial Portugis di Indonesia, oleh David DS Lumoindong). Abad 17 datang
armada dagang VOC (Belanda) yang kemudian berhasil mengusir Portugis dari
Ternate, sehingga kemudian Portugis mundur dan menguasai Timor timur (sejak
1515).
Kolonialisme dan Imperialisme mulai
merebak di Indonesia sekitar abad ke-15, yaitu diawali dengan pendaratan bangsa
Portugis di Malaka dan bangsa Belanda yang dipimpin Cornellis de Houtman pada
tahun 1596, untuk mencari sumber rempah-rempah dan berdagang.
Perlawanan
Rakyat terhadap Portugis
Kedatangan bangsa Portugis ke
Semenanjung Malaka dan ke Kepulauan Maluku merupakan perintah dari negaranya
untuk berdagang.
Perlawanan
Rakyat Minahasa terhadap Portugis
Perjuangan perlawanan Rakyat
Perserikatan Minahasa melawan Portugis telah berlangsung dari tahun 1512-1560,
dengan gabungan perserikatan suku-suku di Minahasa maka mereka dapat mengusir
Portugis. Portugis membangun beberapa Benteng pertahanan di Minahasa
diantaranya di Amurang dan Kema.
Perlawanan
Rakyat Malaka terhadap Portugis
Pada tahun 1511, armada Portugis
yang dipimpin oleh Albuquerque menyerang Kerajaan Malaka. Untuk menyerang
colonial Portugis di Malaka yang terjadi pada tahun 1513 mengalami kegagalan
karena kekuatan dan persenjataan Portugis lebih kuat. Pada tahun 1527, armada
Demak di bawah pimpinan Fatahillah/Falatehan dapat menguasai Banten,Sunda
Kelapa, dan Cirebon. Armada Portugis dapat dihancurkan oleh
Fatahillah/Falatehan dan ia kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi
Jayakarta yang artinya kemenangan besar, yang kemudian menjadi Jakarta.
Perlawanan
rakyat Aceh terhadap Portugis
Mulai tahun 1554 hingga tahun 1555,
upaya Portugis tersebut gagal karena Portugis mendapat perlawanan keras dari
rakyat Aceh. Pada saat Sultan Iskandar Muda berkuasa, Kerajaan Aceh pernah menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1615
dan 1629.
Perlawanan
Rakyat Maluku terhadap Portugis
Bangsa Portugis pertama kali
mendarat di Maluku pada tahun 1511. Kedatangan Portugis berikutnya pada tahun
1513. Akan tetapi, Ternate merasa dirugikan oleh Portugis karena keserakahannya
dalam memperoleh keuntungan melalui usaha monopoli perdagangan rempah-rempah.
Pada tahun 1533, Sultan Ternate
menyerukan kepada seluruh rakyat Maluku untuk mengusir Portugis di Maluku. Pada
tahun 1570, rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun dapat kembali
melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis, namun dapat diperdaya oleh
Portugis hingga akhirnya tewas terbunuh di dalam Benteng Duurstede. Selanjutnya
dipimpin oleh Sultan Baabullah pada tahun 1574. Portugis diusir yang kemudian
bermukim di Pulau Timor.
Kolonisasi
VOC
Mulai tahun 1602 Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang
kini adalah Indonesia, dengan memanfaatkan perpecahan di antara
kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Satu-satunya yang
tidak terpengaruh adalah Timor Portugis, yang tetap dikuasai Portugal hingga 1975 ketika
berintegrasi menjadi provinsi Indonesia bernama Timor Timur. Belanda menguasai Indonesia selama hampir 350 tahun,
kecuali untuk suatu masa pendek di mana sebagian kecil dari Indonesia dikuasai Britania setelah Perang Jawa
Britania-Belanda dan masa
penjajahan Jepang pada masa Perang Dunia II. Sewaktu menjajah Indonesia, Belanda mengembangkan Hindia-Belanda menjadi salah satu kekuasaan kolonial terkaya di
dunia. 350 tahun penjajahan Belanda bagi sebagian orang adalah mitos belaka
karena wilayah Aceh baru ditaklukkan kemudian setelah Belanda mendekati
kebangkrutannya.
Pada abad ke-17 dan 18
Hindia-Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun
oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda (bahasa Belanda: Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC).
VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di
wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya
berada di Batavia, yang kini bernama Jakarta.
Tujuan utama VOC adalah
mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan
rempah-rempah di
Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap
penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba
berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang
Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan
kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau
budak-budak yang bekerja di perkebunan pala.
VOC menjadi terlibat dalam politik
internal Jawa pada masa ini, dan bertempur dalam beberapa peperangan yang
melibatkan pemimpin Mataram dan Banten.
Kolonisasi
pemerintah Belanda
Era
Napoleon (1800-1811)
VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) jatuh bangkrut dan dibubarkan pada akhir abad ke-18, tepatnya adalah pada tahun 1 Januari 1800 dan setelah
Belanda kalah Perang Eropa dan dikuasai Perancis, maka
Hindia-Belanda jatuh ke tangan Perancis, walaupun secara pemerintahan masih di
bawah negara kesatuan Republik Belanda (hingga 1806), kemudian dilanjutkan Kerajaan Hollandia (hingga 1810). Sejak saat itu
dimulailah perang perebutan kekuasaan antara Perancis (Belanda) dan Britania
Raya, yang ditandai dengan peralihan kekuasaan beberapa wilayah Hindia-Belanda
dan perjanjian, antara lain Persetujuan Amiens hingga Kapitulasi Tuntang.
Dalam masa ini Hindia-Belanda
berturut-turut diperintah oleh Gubernur Jenderal Overstraten, Wiese, Daendels, dan yang terakhir adalah Janssens. Pada masa
Daendels dibangunlah Jalan Raya Pos (jalur Pantura sekarang), kemudian meluaskan daerah jajahan hingga
ke Lampung, namun kehilangan Ambon, Ternate dan Tidore yang
direbut Britania. Tahun 1810 ketika Perancis menganeksasi Belanda, maka bendera
Perancis dikibarkan di Batavia, dan Daendels kembali ke Eropa untuk berperang
di bawah Napoleon. Janssens, penggantinya, tidak memerintah lama, karena
Britania di bawah Lord Minto datang dan merebut Jawa dari Belanda-Perancis.
Interregnum
Britania (1811-1816)
Setelah Britania menguasai Jawa,
pemerintahan beralih sementara dari Belanda ke Britania, hingga akhir perang
Napoleon pada 1816 ketika Britania harus mengembalikan Hindia-Belanda kepada
Kerajaan Belanda. Lord Minto menjadi Gubernur Jenderal pertama yang bermarkas
di India, sedangkan Raffles diangkat menjadi Letnan Gubernur yang memimpin
Jawa. Raffles kemudian membenahi pemerintahan di Jawa sesuai sistem
pemerintahan Britania.
Salah satu penemuan penting pada
pemerintahan Raffles adalah penemuan kembali Candi Borobudur, salah satu candi Buddha terbesar di dunia, dan Gunung Tambora di Sumbawa meletus, dengan korban langsung dan tidak langsung
mencapai puluhan ribu jiwa
Pemerintahan
Kerajaan Belanda (sejak 1816)
Setelah Kongres Wina mengakhiri Perang Napoleon dan mengembalikan Jawa ke
Belanda, sejak 16 Agustus 1816 pemerintah Kerajaan Belanda berkuasa dan berdaulat penuh atas wilayah Hindia-Belanda yang tertulis dalam Undang-Undang Kerajaan Belanda
tahun 1814 dan diamandemen tahun 1848, 1872, dan 1922 menurut
perkembangan wilayah Hindia-Belanda, hingga 1942 ketika Jepang datang menyerbu dalam Perang Dunia II.
Dalam masa ini, terjadi
pemberontakan besar di Jawa dan Sumatera, yang terkenal dengan Perang Diponegoro atau Perang Jawa, pada tahun 1825-1830, dan Perang Padri (1821-1837), dan perang-perang lainnya. Setelah tahun
1830 sistem tanam paksa yang dikenal sebagai cultuurstelsel dalam bahasa Belanda mulai diterapkan. Dalam sistem ini, para penduduk
dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada
saat itu, seperti teh, kopi dll. Hasil tanaman itu kemudian
diekspor ke mancanegara. Sistem ini membawa kekayaan yang besar kepada para
pelaksananya - baik yang Belanda maupun yang Indonesia. Sistem tanam paksa ini
adalah monopoli pemerintah dan dihapuskan pada masa yang lebih bebas setelah 1870.
Pada 1901 pihak
Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut Politik Etis (bahasa Belanda: Ethische Politiek), yang
termasuk investasi yang lebih besar dalam pendidikan bagi orang-orang pribumi, dan sedikit perubahan politik. Di bawah
gubernur-jendral J.B. van Heutsz pemerintah
Hindia-Belanda memperpanjang kekuasaan kolonial secara langsung di sepanjang
Hindia-Belanda, dan dengan itu mendirikan fondasi bagi negara Indonesia saat
ini.
Gerakan
nasionalisme
Pada 1905 gerakan
nasionalis yang pertama, Serikat Dagang Islam dibentuk dan kemudian diikuti pada
tahun 1908 oleh gerakan nasionalis berikutnya, Budi Utomo. Belanda merespon hal tersebut setelah Perang Dunia I
dengan langkah-langkah penindasan. Para pemimpin nasionalis berasal dari
kelompok kecil yang terdiri dari profesional muda dan pelajar, yang beberapa di
antaranya telah dididik di Belanda. Banyak dari mereka yang dipenjara karena
kegiatan politis, termasuk Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno.
Pendudukan
Jepang
Pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye
publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap
kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para Kyai memperoleh penghormatan dari Kaisar
Jepang pada tahun 1943. Tetapi, pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia
sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang
tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan,
mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan
sembarang dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda
merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang.
Pada Maret 1945 Jepang membentuk
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada pertemuan
pertamanya di bulan Mei, Soepomo membicarakan integrasi nasional dan
melawan individualisme perorangan; sementara itu Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara baru tersebut juga sekaligus
mengklaim Sarawak, Sabah, Malaya, Portugis
Timur, dan seluruh wilayah Hindia-Belanda sebelum perang.
Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radjiman Widjodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju
kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus.
C.
ERA KEMERDEKAAN
Era
kemerdekaan adalaah era/ zaman dimana Indonesia terbebas dari para penjajah
yaitu zaman kemerdekaan. Dimana proklamasi kemerdekaan di kumandangkan.
Proklamasi
kemerdekaan
Mendengar kabar bahwa Jepang tidak
lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu pada 16 Agustus, Soekarno membacakan "Proklamasi" pada hari
berikutnya. Kabar mengenai proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran
sementara pasukan militer Indonesia pada masa perang, Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), para pemuda, dan lainnya langsung berangkat
mempertahankan kediaman Soekarno.
Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) melantik Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi
yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional
Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat
dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru pada 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari
8 provinsi: Sumatra, Kalimantan (tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak dan Brunei), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku (termasuk Papua) dan Nusa Tenggara.
Perang
kemerdekaan
Usaha Belanda untuk kembali berkuasa
dihadapi perlawanan yang kuat. Setelah kembali ke Jawa, pasukan Belanda segera
merebut kembali ibukota kolonial Batavia, akibatnya para nasionalis menjadikan Yogyakarta sebagai ibukota mereka. Pada 27 Desember 1949 (lihat artikel tentang 27 Desember 1949), setelah 4 tahun peperangan dan negosiasi, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan kepada
pemerintah Federal Indonesia. Pada 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB.
Demokrasi
parlementer
Tidak lama setelah itu, Indonesia
mengadopsi undang-undang baru yang terdiri dari sistem parlemen
di mana dewan eksekutifnya dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen
atau MPR. MPR terbagi kepada partai-partai politik sebelum dan
sesudah pemilu pertama pada tahun 1955, sehingga
koalisi pemerintah yang stabil susah dicapai.
Peran Islam di Indonesia menjadi hal
yang rumit. Soekarno lebih memilih negara sekuler yang berdasarkan Pancasila sementara beberapa kelompok Muslim lebih menginginkan
negara Islam atau undang-undang yang berisi sebuah bagian yang menyaratkan umat
Islam takluk kepada hukum Islam.Demokrasi Parlementer, adalah suatu
demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada
badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri.
Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan
oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala
negara.
Demokrasi
Terpimpin
Pemberontakan yang gagal di Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat dan pulau-pulau lainnya yang dimulai
sejak 1958, ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru,
melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya pada 1959 ketika
Presiden Soekarno secara unilateral membangkitkan kembali konstitusi
1945 yang bersifat sementara, yang memberikan kekuatan presidensil yang besar,
dia tidak menemui banyak hambatan.
Dari 1959 hingga 1965, Presiden
Soekarno berkuasa dalam rezim yang otoriter di bawah label "Demokrasi Terpimpin". Dia juga menggeser kebijakan
luar negeri Indonesia menuju non-blok, kebijakan yang didukung para pemimpin
penting negara-negara bekas jajahan yang menolak aliansi resmi dengan Blok
Barat maupun Blok Uni Soviet. Para pemimpin tersebut berkumpul
di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955 dalam KTT Asia-Afrika untuk mendirikan fondasi yang kelak menjadi Gerakan Non-Blok.
akhir 1950-an dan awal 1960-an, Soekarno bergerak lebih dekat kepada negara-negara
komunis Asia dan kepada Partai
Komunis Indonesia (PKI) di
dalam negeri. Meski PKI merupakan partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan China, dukungan massanya tak pernah
menunjukkan penurutan ideologis kepada partai komunis seperti di negara-negara
lainnya.
Nasib
Irian Barat
Pada saat kemerdekaan, pemerintah
Belanda mempertahankan kekuasaan terhadap belahan barat pulau Nugini (Papua),
dan mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahan-sendiri dan pendeklarasian
kemerdekaan pada 1 Desember 1961.
Negosiasi dengan Belanda mengenai
penggabungan wilayah tersebut dengan Indonesia gagal, dan pasukan penerjun
payung Indonesia mendarat di Irian pada 18 Desember sebelum kemudian terjadi pertempuran antara pasukan
Indonesia dan Belanda pada 1961 dan 1962. Pada 1962 Amerika Serikat menekan
Belanda agar setuju melakukan perbincangan rahasia dengan Indonesia yang
menghasilkan Perjanjian New York pada Agustus 1962, dan Indonesia
mengambil alih kekuasaan terhadap Irian Jaya pada 1 Mei 1963.
Konfrontasi
Indonesia-Malaysia
Soekarno menentang pembentukan
Federasi Malaysia dan menyebut bahwa hal tersebut adalah sebuah
"rencana neo-kolonial" untuk mempermudah rencana komersial Inggris di wilayah tersebut. Selain itu dengan pembentukan Federasi Malaysia, hal ini dianggap akan memperluas pengaruh imperialisme negara-negara Barat di kawasan Asia dan memberikan
celah kepada negara Inggris dan Australia untuk memengaruhi perpolitikan
regional Asia. Menanggapi keputusan PBB untuk
mengakui kedaulatan Malaysia dan menjadikan Malaysia anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, presiden Soekarno mengumumkan
pengunduran diri negara Indonesia dari keanggotaan PBB pada tanggal 20 Januari 1965 dan mendirikan Konferensi Kekuatan
Baru (CONEFO) sebagai tandingan PBB dan GANEFO sebagai
tandingan Olimpiade. Pada tahun itu juga konfrontasi
ini kemudian mengakibatkan pertempuran antara pasukan Indonesia dan Malaysia
(yang dibantu oleh Inggris).
Gerakan 30
September
Hingga 1965, PKI telah
menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno untuk memperkuat
dukungan untuk rezimnya dan, dengan persetujuan dari Soekarno, memulai kampanye
untuk membentuk "Angkatan Kelima" dengan mempersenjatai pendukungnya. Para
petinggi militer menentang hal ini.
D. Era Orde Baru
Setelah Soeharto menjadi Presiden,
salah satu pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi
anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia
"bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan
partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali
pada tanggal 28 September 1966, tepat 16
tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.
Pada 1968, MPR secara
resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia
kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983,
1988, 1993, dan 1998.
Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara
dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang
ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan
perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui
struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasihat dari ahli
ekonomi didikan Barat. Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini,
dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan
pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya,
jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.
Irian Jaya
Setelah menolak supervisi dari PBB, pemerintah
Indonesia melaksanakan "Act of Free Choice" (Aksi Pilihan Bebas) di
Irian Jaya pada 1969 di mana 1.025 wakil kepala-kepala daerah Irian dipilih dan
kemudian diberikan latihan dalam bahasa Indonesia. Mereka secara konsensus
akhirnya memilih bergabung dengan Indonesia. Sebuah resolusi Sidang Umum PBB
kemudian memastikan perpindahan kekuasaan kepada Indonesia. Penolakan terhadap
pemerintahan Indonesia menimbulkan aktivitas-aktivitas gerilya berskala kecil
pada tahun-tahun berikutnya setelah perpindahan kekuasaan tersebut. Dalam
atmosfer yang lebih terbuka setelah 1998, pernyataan-pernyataan yang lebih
eksplisit yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia telah muncul.
Timor
Timur
Dari 1596 hingga 1975, Timor
Timur adalah sebuah jajahan Portugis di pulau Timor yang dikenal sebagai Timor Portugis dan dipisahkan dari pesisir utara Australia oleh Laut Timor. Akibat kejadian politis di Portugal, pejabat Portugal secara mendadak
mundur dari Timor Timur pada 1975. Dalam pemilu lokal pada tahun 1975, Fretilin, sebuah partai yang dipimpin sebagian oleh
orang-orang yang membawa paham Marxisme, dan UDT, menjadi partai-partai terbesar,
setelah sebelumnya membentuk aliansi untuk mengkampanyekan kemerdekaan dari
Portugal.
Pada 7 Desember 1975, pasukan Indonesia masuk ke Timor
Timur dalam sebuah operasi militer yang disebut Operasi Seroja. Indonesia, yang mempunyai dukungan material dan
diplomatik, dibantu peralatan persenjataan yang disediakan Amerika Serikat dan Australia, berharap dengan memiliki Timor Timur mereka akan
memperoleh tambahan cadangan minyak dan gas alam, serta lokasi yang strategis.
Pada masa-masa awal, pihak militer
Indonesia (ABRI) membunuh hampir 200.000 warga Timor Timur — melalui
pembunuhan, pemaksaan kelaparan dan lain-lain. Banyak pelanggaran HAM yang
terjadi saat Timor Timur berada dalam wilayah Indonesia.
Pada 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memilih untuk
memisahkan diri dari Indonesia dalam sebuah pemungutan suara yang diadakan PBB. Sekitar
99% penduduk yang berhak memilih turut serta; 3/4-nya memilih untuk merdeka.
Segera setelah hasilnya diumumkan, dikabarkan bahwa pihak militer Indonesia
melanjutkan pengrusakan di Timor Timur, seperti merusak infrastruktur di daerah tersebut.
Pada Oktober 1999, MPR membatalkan
dekrit 1976 yang mengintegrasikan Timor Timur ke wilayah Indonesia, dan Otorita
Transisi PBB (UNTAET) mengambil alih tanggung jawab untuk memerintah Timor
Timur sehingga kemerdekaan penuh dicapai pada Mei 2002 sebagai
negara Timor Leste.
Pada
pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk
lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak,
gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh,
inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran,
yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah
gejolak kemarahan massa yang meluas, serta ribuan mahasiswa yang menduduki
gedung DPR/MPR, Soeharto
mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan
setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih
sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga
Indonesia.
E. Era reformasi
Pemerintahan
Habibie
Pemerintahan
Wahid
Pemilu untuk MPR, DPR, dan DPRD
diadakan pada 7 Juni 1999. PDI Perjuangan pimpinan putri Soekarno, Megawati Sukarnoputri keluar menjadi pemenang pada pemilu
parlemen dengan mendapatkan 34% dari seluruh suara; Golkar (partai
Soeharto - sebelumnya selalu menjadi pemenang pemilu-pemilu sebelumnya)
memperoleh 22%; Partai
Persatuan Pembangunan pimpinan Hamzah Haz 12%; Partai
Kebangkitan Bangsa pimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 10%. Pada Oktober 1999, MPR
melantik Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden
untuk masa bakti 5 tahun. Wahid membentuk kabinet pertamanya, Kabinet
Persatuan Nasional pada awal
November 1999 dan melakukan reshuffle kabinetnya pada Agustus 2000.
Pemerintahan Presiden Wahid
meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang
menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut,
pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama, terutama
di Aceh, Maluku, dan Papua. Di Timor Barat, masalah yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang
tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timor
Timur pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang
besar. MPR yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan
Presiden Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.
Pemerintahan
Megawati
Pada Sidang Umum MPR pertama pada
Agustus 2000, Presiden Wahid memberikan laporan pertanggung jawabannya. Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran menyerbu MPR dan
meminta Presiden agar mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam
skandal korupsi. Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki manajemen dan
koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan presiden yang
memberikan kekuasaan negara sehari-hari kepada wakil presiden Megawati.
Megawati mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian.Kabinet pada masa pemerintahan
Megawati disebut dengan kabinet gotong royong.
Pemerintahan
Yudhoyono
Pada 2004, pemilu
satu hari terbesar di dunia diadakan dan Susilo
Bambang Yudhoyono tampil
sebagai presiden baru Indonesia. Pemerintah baru ini pada awal masa kerjanya
telah menerima berbagai cobaan dan tantangan besar, seperti gempa bumi besar di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian
dari Aceh serta gempa bumi
lain pada awal 2005 yang
mengguncang Sumatra.
Pada 17 Juli 2005, sebuah kesepakatan bersejarah berhasil
dicapai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan mengakhiri konflik
berkepanjangan selama 30 tahun di wilayah Aceh.
Referensi :
